Extech Mews

Blog

  • Tarif Listrik yang Berlaku Mulai 1 Desember 2024

    Tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi PT PLN (Persero) per 1 Desember 2024 belum berubah. Kementerian ESDM sebelumnya telah menetapkan tarif listrik untuk kuartal IV 2024 atau tarif untuk bulan Oktober hingga Desember 2024.

    Perlu diketahui, Kementerian ESDM biasanya melakukan penyesuaian tarif listrik setiap tiga bulan. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

    Sementara itu, tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Daftar tarif listrik Non-subsidi yang berlaku hari ini, Minggu (1/12/2024), adalah sebagai berikut:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, seharga Rp 1.352,00 per kWh
    2. Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh
    3. Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh
    4. Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, seharga Rp 1.699,53 per kWh
    5. Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, seharga Rp 1.699,53 per kWh
    6. Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA, seharga Rp Rp 1.444,70 per kWh
    7. Golongan B-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh
    8. Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh
    9. Golongan I-4/TT daya 30.000 kVA ke atas, seharga Rp 996,74 per kWh
    10. Golongan P-1/TR daya 6.600 VA – 200 kVA, seharga Rp 1.699,53 per kWh
    11. Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.522,88 per kWh
    12. Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, seharga Rp 1.699,53 per kWh
    13. Golongan L/TR, TM, TT, seharga Rp 1.644,52 per kWh

    Demikianlah artikel kali ini mengenai “Tarif Listrik yang Berlaku Mulai 1 Desember 2024” Semoga bermanfaat buat pembaca setia Extech News.

  • Gaji Guru Naik Pada Tahun 2025

    Gaji guru resmi naik tahun 2025, guru ASN khusus golongan ini bisa mendapatkan gaji pokok tertinggi hingga Rp6,3 juta.

    Pemerintah baru saja mengumumkan kenaikan gaji bagi guru ASN dan Non ASN pada tahun 2025.

    Kenaikan gaji ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, 28 November 2024 saat Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur.

    Dalam pidatonya, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru ASN akan naik sebesar gaji pokok yang diterima.

    Sementara itu, untuk guru Non ASN akan mendapatkan kenaikan pada tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan.

    Baca juga: 2 Perbaikan Sistem ZonaSI 2025

    Kenaikan ini merata di lakukan untuk guru yang berada di sekolah negeri maupun swasta. Sehingga tidak ada kesenjangan sosial antara guru sebagai tenaga pendidik. Tentu kenaikan gaji guru ASN dan Non ASN ini disambut baik dan tepuk tangan meriah.

    Prabowo Subianto pun tidak kuasa menahan tangis harusnya karena dapat mensejahterakan guru padahal baru satu bulan menjabat.

    Terkait adanya kenaikan gaji guru ini, ada guru ASN atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mendapatkan gaji pokok tertinggi hingga Rp6,3 juta.

    Namun, gaji pokok tersebut hanya berlaku pada golongan IV setelah mengalami kenaikan sebesar 8 persen yang berlaku sejak Januari 2024.

    Kenaikan gaji guru PNS ini sudah diatur berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2025, berikut rincian nominal gaji yang diterima.

    Golongan IV:

    • Golongan IVa: Rp3.287.800 – Rp5.339.900
    • Golongan IVb: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
    • Golongan IVc: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
    • Golongan IVd: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
    • Golongan IVe: Rp3.880.400 – Rp6.373.200

    Khusus guru ASN atau PNS golongan IVe mendapatkan gaji tertinggi hingga Rp6,3 juta yang akan disalurkan pada 1 Desember 2024.

    Demikianlah informasi mengenai gaji guru resmi naik tahun 2025, guru ASN khusus golongan ini mendapatkan gaji pokok tertinggi hingga Rp6,3 juta.***

  • Susunan Dewan Pengurus Ikadin 2024-2025

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024 hari ini. Dalam acara tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengukuhkan pengurus Kadin periode 2024-2029.

    Anindya mengatakan, pengukuhan ini dilakukan lebih awal agar pengurus Kadin 2024-2029 telah sah dan dapat meneruskan tugas-tugasnya. Dia pun berharap para pengurus ke depannya dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan sesuai fakta integritas.

    “Kami memohon segala macam kinerja yang dilakukan, dilakukan dengan cara jujur dan sesuai dengan fakta integritas. Apakah Bapak dan Ibu siap untuk melaksanakannya?” kata Anindya dalam acara Rapimnas 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Mereka yang hadir pun menjawab pertanyaan Anindya dan menyatakan siap.

    “Siap!” sahut pengurus Kadin secara serentak.

    Kemudian Anindya membacakan naskah pengukuhan tersebut. Dia mengatakan, dengan pengukuhan tersebut maka pengurus saha menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan.

    Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029:

    Dewan Kehormatan Ikadin:

    Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir.

    Dewan Penasehat Ikadin:

    Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

    Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi.

    Dewan Pertimbangan Ikadin:

    Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian. Lalu Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.

    Dewan Usaha Ikadin:

    Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

    Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.

    Dewan Pengurus Ikadin:

    Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah: Erwin Aksa

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Taufan Nugroho

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa: Benny Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital: Clarissa Tanoesoedibjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah: Kukrit Wicaksono

    Wakil Ketua Bidang Penyelenggara: Ria Yusnita,

    Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis: Arnes Lukman

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I: Ivan Iskandar Batubara

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II: Yohanes Kennedy Arizona

    Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II: Irwan Ardi Hasman

    Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari

    Wakil Ketua Umum Sulawesi: Zulkarnain Arif

    Wakil Umum Wilayah Perbatasan: Edi Suryadi

    Wakil Ketua Umum Wilayah Papua: Syahril Hasan Latif

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky Oesman Widjaja

    Wakil Ketua Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

    Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan: Arif Rahman

    Wakil Ketua Umum BUMN, Kartika Wirjoatmodjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi: Aviliani

    Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional: Bayu Priawan

    Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang: Sani Iskandar

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan: Thomas AM Djiwandono

    Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter: Kamrussamad

    Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan: Melchias Marcus Mekeng

    Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional: Tigor Siahaan

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

    Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan: Yugi Prayanto

    Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian: Devi Erna Rachmawati

    Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan: Cecep Muhammad Wahyudin

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T Riady

    Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Nugraha Mansury

    Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri: Bernardino M Vega

    Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri: Emmanuel Lestarto

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

    Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budiarsa Sastrawinata

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

    Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum: Tri Wijayanto

    Wakil Ketua Umum Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan KEK dan Industri, dan PSN: Akhmad Maruf Maulana

    Wakil Ketua Umum pengembangan Infrastruktur Strategi dan Pembangunan Pedesaan: Thomas Jusman

    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan: Adrianto Andre Djokosoetono

    Wakil Ketua Umum Koordinator Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar

    Wakil Ketua Umum Investasi: Eka Satria

    Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

    Wakil Ketua Umum Industri Hijau: Halim Kalla

    Wakil Ketua Umum Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    Wakil Ketua Umum Pengembangan Industri Strategis: Rachmat Harsono

    Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

    Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    Wakil Ketua Umum Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

    Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Pangan: Handoyo S Mulyadi

    Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani S Motik

    Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Tatyana Sentani

    Wakil Ketua Umum Bidang Olahraga: Pieter Tanuri

    Wakil Ketua Umum Bidang Wiraswasta: Ratih

    – Ada sejumlah nama lain yang belum dicantumkan

  • 1 RT dan 3 Jalan di Jakut Masih Kena Rob

    Kawasan Pluit Jakarta Utara terendam banjir rob sore ini. Tinggi air mencapai 40 cm. Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, ada 1 RT di Pluit yang terendam banjir rob. BPBD DKI menyampaikan peringatan dini banjir rob sejak 28 November sampai 6 Desember.

    “Akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir (rob) di wilayah pesisir utara Jakarta. Dan pasang air laut menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan siaga atau siaga 2 pada Minggu (01/12) pukul 05.00 WIB,” kata BPBD DKI Jakarta, dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

    Jakarta Utara terdapat 1 RT yang terdiri dari:

    Kelurahan Pluit

    Jumlah: 1 RT
    Ketinggian: 40 cm
    Penyebab: Rob

    Jalan Tergenang yang sudah surut sebagai berikut:

    Jalan RE Martadinata (Depan JIS), Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara

    BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Kemudian, mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan.

    Hal ini berdampak pada pasang air laut menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Siaga/Siaga 2 pada Minggu (1/12) pukul 05.00 WIB yang menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

    BPBD DKI Jakarta masih mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan.

    Petugas juga memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. “Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” kata dia.

    BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. “Dalam keadaan darurat, segera hubungi petugas,” kata dia.

  • Mengenal BPHTB, Pajak yang Dihapus Demi Bantu Rakyat Miskin Beli Rumah

    BPHTB merupakan istilah yang kerap muncul dalam urusan jual beli tanah atau rumah atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Bagi banyak orang, istilah ini mungkin terdengar asing, tetapi sebenarnya, BPHTB memiliki peran penting dalam transaksi properti, terutama dalam pembelian atau penjualan tanah dan bangunan.

    Pemerintah memangkas harga rumah tipe 36 sebesar Rp10,5 juta mulai Desember 2024 nanti.
    Pemangkasan dilakukan dengan menghapus ‘pungutan’ yang selama ini dikenakan kepada pembeli rumah.

    Kebijakan itu mereka harapkan bisa membantu masyarakat miskin punya rumah. Ada dua pungutan yang dihapus, yakni Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

  • Pendaftaran Guru PPG Tertentu 2025 Bakal Dibuka Bulan Ini

    Pendidikan profesi guru (PPG) merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan sertifikat pendidik kepada para guru yang memenuhi syarat dan telah melalui proses pendidikan profesi.

    Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan PPG bagi guru tertentu pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) telah mengeluarkan informasi terkait seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu pada tahun 2024.

    Berikut adalah informasi lengkap mengenai proses pendaftaran dan seleksi administrasi tersebut.

    Seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu ini bertujuan untuk menyeleksi calon peserta yang berhak mengikuti program PPG di tahun 2025.

    Program ini diperuntukkan bagi guru-guru yang bekerja di wilayah yang sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak yang mengelola proses seleksi administrasi.

    Persyaratan Seleksi Administrasi PPG

    Untuk menjadi peserta seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta.

    Persyaratan tersebut antara lain adalah:

    • Guru yang belum pernah mengikuti program perolehan sertifikat pendidik sebelumnya.
    • Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.
    • Calon peserta harus memenuhi ketentuan wilayah kewenangan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang..

    Adapun panduan lengkap mengenai penerimaan calon peserta PPG bagi guru tertentu dapat diakses melalui laman resmi PPG Kemendikbudristek di https://ppg.kemdikbud.go.id

    Pada laman tersebut, calon peserta dapat melihat informasi lebih rinci tentang persyaratan dan tahapan pendaftaran seleksi administrasi.

    Baca juga: 2 Perbaikan Sitem Zonasi PPDB 2025

    Pelaksanaan Seleksi Administrasi PPG Bagi Guru Tertentu

    Seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu akan dilaksanakan mulai tanggal 28 November hingga 20 Desember 2024.

    Proses seleksi administrasi ini dilakukan secara daring, menggunakan akun SIM PKB masing-masing guru.

    Oleh karena itu, setiap guru yang memenuhi syarat dan berencana mengikuti program PPG ini harus memastikan bahwa akun SIM PKB mereka aktif dan dapat diakses untuk melakukan proses verifikasi dan validasi data.

    Batas Waktu dan Konsekuensi Jika Melewati Batas Waktu

    Bagi guru yang tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi data, khususnya dengan mengunggah ijazah dan data terkait lainnya pada periode yang telah ditentukan, yaitu sebelum tanggal 20 Desember 2024, akan menjadi kandidat sasaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu pada tahun berikutnya.

    Oleh karena itu, sangat penting bagi para guru untuk memperhatikan jadwal dan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan terunggah sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

    Baca juga: Biaya Makan Gratis Bergizi Turun Menjadi Rp. 10.000

    Publikasi dan Informasi Seleksi Administrasi

    Informasi terkait seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu akan dipublikasikan melalui laman resmi Direktorat PPG pada tautan https://ppg.kemdikbud.go.id.

    Guru-guru yang memenuhi persyaratan dan mengikuti proses seleksi administrasi dapat mengecek perkembangan atau pengumuman lebih lanjut melalui situs tersebut.

    Selain itu, informasi ini juga dapat diakses oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan di berbagai wilayah.

    Peran Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait

    Kemendikbudristek mengharapkan agar setiap pihak yang terlibat dalam pendidikan, khususnya di tingkat daerah, dapat menyampaikan informasi terkait seleksi administrasi PPG ini kepada para guru di wilayah masing-masing.

    Hal ini penting agar tidak ada guru yang terlewatkan atau tidak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengikuti seleksi administrasi dan, pada akhirnya, program PPG bagi guru tertentu.

    Kesimpulan

    Pendaftaran dan seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2024 merupakan langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan PPG bagi guru-guru di tahun 2025.

  • 2 Perbaikan Sistem Zonasi PPDB 2025

    Polemik sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi fokus penting yang terus dikaji Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Hal tersebut ditegaskan oleh Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
    “Sekarang masih omon-omon, belum ada keputusan. Masih (proses) pengkajian dari usulan-usulan yang sudah ada,” ungkapnya kepada detikEdu di kantornya, Gedung Kemendikdasmen, Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Sebelumnya, Mu’ti bertemu dengan kepala dinas pendidikan se-Indonesia dalam rapat koordinasi Kemendikdasmen. Hasilnya, pemerintah daerah mengatakan PPDB berbasis zonasi sudah sejalan dengan upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan tetapi perlu upaya lanjutan.

    Kini Kemendikdasmen masih menggodok segala masukan yang ada terkait PPDB dan sistem zonasi. Ia berharap keputusan akhir bisa disampaikan pada bulan Februari 2025 mendatang.

    “Kami masih menggodok, belum ada keputusan. Tapi kami berharap di bulan Februari nanti sudah bisa kami putuskan. Sehingga tahun pelajaran 2025-2026 yang dimulai pada bulan Juli sudah ada sistem baru,” katanya lagi.

    Zonasi Lebih Fleksibel

    Mu’ti mengakui ada beberapa hal teknis dalam PPDB zonasi yang perlu disempurnakan atau evaluasi. Salah satunya adalah masalah jarak.

      Temuan di lapangan memperlihatkan seorang siswa tidak bisa mendaftar ke sekolah tertentu karena beda wilayah administrasi baik secara kecamatan, kabupaten, atau bahkan provinsi. Padahal jarak siswa tersebut ke sekolah yang berbeda wilayah administrasi relatif lebih dekat ke rumahnya.

      Perbedaan wilayah administrasi membuatnya harus mendaftar ke sekolah yang sesuai ketentuan meskipun alamatnya jauh dari sekolah. Hal inilah yang perlu dievaluasi.

      “Misalnya begini, orang yang tinggal di Ciputat kemudian (jaraknya) dengan Jakarta lebih dekat dibandingkan harus ke Tangerang Selatan. Nah, karena zonasi itu kan dia enggak boleh ke Jakarta, walaupun secara jarak lebih dekat,” jelas Mu’ti.

      “Cuma karena wilayah administrasinya itu berbeda, dia tidak bisa ke situ. Harus ke sekolah yang dalam wilayahnya padahal sekolahnya mungkin lebih jauh. Nah, yang begini kan harus kita lihat,” tambahnya.

      Untuk itu skema perbaikan sistem zonasi pertama yang disampaikannya mengusung sifat fleksibilitas. Sehingga zonasi tidak terlalu kaku penerapannya di lapangan.

      SMA/SMK Gunakan Sistem Rayon

      Mu’ti mendapatkan usulan pembagian besaran kuota PPDB Zonasi. Di mana SD kemungkinan memuat kuota zonasi hingga 90% dan SMP sebesar 30-40%.

        “Ada yang mengusulkan SD zonasi itu katakanlah 90% dari mereka yang tinggal berdekatan. SMP mungkin 30-40 (persen) misalnya. Sedangkan SMK kan tidak ada zonasi, memang bebas ya,” ujarnya.

        Sedangkan SMA/SMK bukan menggunakan sistem zonasi tetapi rayonisasi. Alasannya karena di setiap satu kecamatan belum tentu memiliki satu SMA.

        “Tapi persentasenya (untuk zonasi) yang dikurangi cukup 10% saja misalnya. Yang lain melalui tempat lain (jalur penerimaan lain) prestasi, afirmasi, atau mutasi,” urai Mu’ti.

        Meski begitu, dua skema tersebut masih pendapat dan masukan semata. Kemendikdasmen akan terus menggodok pendapat yang datang dan diputuskan sebelum tahun ajaran baru 2025-2026.

        “Sudah mengerucut (skema pilihannya), tapi belum dibungkus,” imbuh Mu’ti soal PPDB zonasi.

        Sebagai informasi rayonisasi adalah pembagian wilayah dalam penerimaan siswa baru. Mengutip laman resmi Kemendikbud, sistem ini diganti menjadi zonasi pada tahun 2018 lalu kala Mendikbud Muhadjir Effendy menjabat.

      1. Quick Count Pilkada Tangsel, Petahana Klaim Unggul 62,46%

        Pasangan petahana calon Wali dan Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, berhasil unggul dengan perolehan suara 62,46 persen.

        Di mana, hasil tersebut berdasarkan proses hitung cepat atau quick count yang dihimpun dari tim pemenangan. Yang mana, untuk lawan politiknya yakni Ruhamaben-Shinta Wahyuni (Ruhama-Shinta) tercatat mengantongi 37,54 persen suara.

        Adanya hal itu, Benyamin Davnie mengucap syukur atas suara yang telah diberikan oleh masyarakat Tangerang Selatan. “Alhamdulillah, makasih ke partai pengusung, relawan, dan bisa berikan kepercayaannya ke pasangan Ben-Pilar, mudah mudahan tangsel kondusif,” katanya.

        Ia menyebutkan, perolehan itu didapat dari angka partisipan 100 persen.

        Berdasarkan data yang dihimpun dari jagasuara2024.org, pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga yang merupakan calon petahana sementara unggul suara sebesar 62,46 persen.

        Sementara, rivalnya pasangan Ruhamaben-Shinta Wahyuni (Ruhama-Shinta) tercatat mengantongi 37,54 persen suara.

        Data tersebut berdasarkan suara yang masuk per 1 Desember 2024

        Diketahui di Tangerang Selatan ada 2.060 Tempat Pemungutan Suara atau TPS.

        Baca juga: Hasil Quick Count Pilkada DKI Jakarta dan Jabar 2024

        Diketahui, Benyamin Davnie-Pilar Saga didukung 17 partai politik, terdiri dari 12 partai yang memiliki kursi di DPRD Tangsel dan lima partai non-parlemen.

        Partai yang mendukung Benyamin Davnie-Pilar Saga (Ben-Pilar) di antaranya Golkar, PDIP, Gerindra, PPP, PSI, PAN, Nasdem, PKB, Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Bulan Bintang, dan Hanura.

        Sementara Ruhamaben-Shinta Wahyuni hanya diusung satu partai politik yakni PKS.

        Data yang diambil pihaknya berdasarkan hasil rekap berdasarkan jumlah dan sebaran foto C.HASIL TPS diterima pihaknya.

        Berikut adalah rekapan hasil Pilkada Walikota Tangerang Selatan 2024 per kecamatan

      2. Hasil Akhir Quick Count Pilkada 2024 di Jakarta dan Jawa Barat

        Apa Itu Quick Count dan Bagaimana Cara Kerjanya?

        Quick count adalah metode penghitungan cepat hasil pemilu yang dilakukan oleh lembaga survei dengan mengambil sampel suara dari sejumlah TPS. TPS yang dipilih merupakan sampel representatif berdasarkan teknik statistik tertentu. Meskipun sering kali akurat, hasil quick count bukan hasil resmi.

        Keunggulan quick count adalah kecepatannya, karena hasil dapat diketahui beberapa jam setelah TPS ditutup. Namun, validitasnya bergantung pada transparansi lembaga survei dan metode sampling yang digunakan.

        Apa Itu Real Count?

        Real count adalah penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU. Proses ini menghitung seluruh suara yang masuk dari TPS tanpa menggunakan teknik sampling. Hasil real count memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar penentuan pemenang pemilu.

        Tahapan Real Count oleh KPU

        • Pengumpulan Data dari TPS : Hasil perhitungan di TPS dicatat dalam formulir C-KWK, yang memuat suara sah, tidak sah, dan perolehan suara masing-masing calon.
        • Verifikasi dan Validasi : Data diverifikasi untuk memastikan akurasi dan menghindari kesalahan pencatatan.
        • Rekapitulasi Berjenjang : (a) Tingkat kecamatan: Data dari TPS direkapitulasi. (b) Tingkat kabupaten/kota: Rekapitulasi hasil kecamatan. dan (c) Tingkat provinsi dan nasional: Hasil direkapitulasi dan diumumkan.
        • Pengumuman Hasil Resmi : Setelah seluruh proses selesai, KPU mengumumkan pemenang secara resmi.

        Pilkada serentak 2024 menjadi sorotan, khususnya untuk hasil di provinsi strategis seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar).

        Berdasarkan quick count dari sejumlah lembaga survei, suara masuk telah mencapai 100%. Di DKI Jakarta, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno unggul atas Ridwan Kamil dan Suswono, meskipun pasangan terakhir ini mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Sementara itu, persaingan di Jabar juga menghadirkan dinamika menarik.

        Sejumlah lembaga survei telah selesai mengumpulkan suara sebagai sampel dimana suara yang masuk telah 100 persen per tanggal 29 November 2024. Berikut ini detikJabar merangkum hasilnya detik.com/pilkada/quickcount

        Baca juga: Biaya Makan Gratis Turun Menjadi Rp. 10.000,-

        Hasil Quick Count Pilkada DKI Jakarta

        Berikut hasil perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta berdasarkan sejumlah lembaga survei:

        Indikator

        • Ridwan Kamil-Suswono : 39,53%
        • Dharma Pongrekun-Kun Wardhana : 10,61%
        • Pramono Anung-Rano Karno : 49,87%

        Charta Politika

        • Ridwan Kamil-Suswono : 39,25%
        • Dharma Pongrekun-Kun Wardhana : 10,60%
        • Pramono Anung-Rano Karno : 50,15%

        SMRC

        • Ridwan Kamil-Suswono : 38,80%
        • Dharma Pongrekun-Kun Wardhana : 10,17%
        • Pramono Anung-Rano Karno : 51,03%

        Lembaga Survei Indonesia (LSI)

        • Ridwan Kamil-Suswono : 39,29%
        • Dharma Pongrekun-Kun Wardhana : 10,6%
        • Pramono Anung-Rano Karno : 50,15%

        Dari hasil quick count di atas, pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno selalu unggul. Namun ini masih harus menunggu pengumuman hasil perhitungan oleh KPU. Karena ada kemungkinan ada putaran kedua.

        Sebagaimana diketahui, di dalam pemilihan terdapat istilah dua putaran yang merujuk pada pemungutan suara kembali yang melibatkan pasangan calon atau paslon yang sama. Merujuk dari Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tertuang penjelasan mengenai istilah putaran kedua.

        Melalui Pasal 416 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”

        Sementara itu, mengenai putaran kedua dalam pemilihan juga telah diatur secara resmi ayat (2). Adapun bunyi dari Pasal 416 ayat (2) menyatakan, “Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

        Tidak hanya dalam pemilihan umum yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden saja, ternyata putaran kedua juga dapat terjadi pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Inilah yang menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama yang penyelenggaraan pilkada termasuk dalam ketentuan dua putaran.

        Hasil Quick Count Pilkada Jawa Barat

        Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024 menunjukkan keunggulan telak pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Berdasarkan hasil quick count yang dirilis oleh Indikator Politik dengan suara masuk 100%, pasangan ini memperoleh suara terbanyak sebesar 61,16%.

        Berikut hasilnya:

        • Acep Adang-Gitalis Dwinatarina : 9,67%
        • Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja : 9,1%
        • Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie : 20,07%
        • Dedi Mulyadi- Erwan Setiawan : 61,16%

        Pilkada 2024 di DKI Jakarta dan Jawa Barat memperlihatkan dinamika politik yang menarik. Quick count menunjukkan keunggulan pasangan Pramono Anung-Rano Karno di DKI Jakarta, meskipun dukungan kuat dari Prabowo dan Jokowi tidak berhasil memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

        Namun, masyarakat diimbau untuk menunggu hasil resmi real count dari KPU. Dengan memahami proses penghitungan suara, baik quick count maupun real count, kita dapat menyikapi hasil Pilkada dengan bijak dan mendukung terciptanya demokrasi yang damai dan transparan.

      3. Biaya Makan Gratis Per Porsi Turun Rp. 10.000

        Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

        Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

        “Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo.

        Prabowo menjelaskan bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.